Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) dalam konperensi pers di Ruang MKD DPR/Foto:Arief/Iw

Aksi penyanderaan oleh kelompok Abu Sayaf di Philipina terhadap para ABK Indonesia, perlu dicarikan solusi yang jitu dan baik, agar penyanderaan ABK tak berulang. Komisi I terus berdialog dengan Kemenlu dan Kemenhan agar jalur pelayaran laut lepas ke Philipina bisa aman.

Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam konperensi pers di Ruang MKD DPR, Senin (22/1/2018). Sempat ada desakan agar kapal angkut komersil yang berlayar ke sana dikawal militer. Namun, tidak bisa dilakukan, karena terbentur aturan yang ada. Dan kalau dikawal militer tentu butuh anggaran. Dari mana anggaran pengawalan itu didapat.

“Ketika rapat dengan Menhan, kami sudah minta agar kapal yang ke sana dikawal. Tapi, nanti anggarannya dari siapa. Selain itu banyak sekali kapal yang berlayar ke sana dan anak buah kapal kita juga cukup banyak,” ungkap Kharis.

Ironisnya, ABK Indonesia yang selalu disandera berulang. Sementara ABK Malaysia selalu dibebaskan oleh para penyandera. Mungkin, kata Kharis, Pemerintah Indonesia sangat care dengan warga negaranya.

“Tapi, kami berusaha mencari solusi dengan Menlu dan Menhan, bagaimana pelayaran yang melintasi Philipina ini bisa aman. Mestinya kapal barang yang melintas ke sana dijamin keamanannya. Diplomasi juga sudah maksimal dilakukan. Namun, karena penyandera bukan dari pihak pemerintah, jadi kita belum bisa duduk bersama untuk berunding,” kilah politisi PKS tersebut. (mh/sc)